Omnibus Law Instrumen Untuk Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi

Pemerintah lalu menggulirkan rencana Omnibus Law yang merupakan sebuah aturan yang bisa sekaligus merevisi banyak UU jika disetujui DPR RI.

Tiga omnibus law yang akan diajukan secara bertahap. Pertama, omnibus law tentang cipta lapangan kerja. Kedua, omnibus law tentang perpajakan dan omnibus law yang berkaitan dengan usaha mikro kecil dan menengah.

Arif Budimanta Staf Khusus Presiden RI Bidang Ekonomi mengatakan omnibus law yang telah dirancang oleh pemerintah merupakan salah satu instrumen untuk mempercepat transformasi ekonomi yang dicanangkan pemerintah.

“Omnibus law merupakan bagian dari instrumen transformasi ekonomi untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi agar lebih tinggi lagi,” katanya kepada wartawan.

Transformasi ekonomi yang dimaksud adalah dari yang saat ini lebih mengandalkan bahan baku menjadi barang-barang yang mempunyai nilai tambah.

“Bagaimana caranya tentu saja dengan membentuk atau mendorong satu ekosistem usaha yang lebih kondusif,” sambungnya.

Omnibus law juga untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang masif, sehingga ke depannya sumbangan sektor industri dalam negeri terhadap produk domestik bruto (PDB) bisa kembali di atas 20 persen.

“Maksud digulirkannya omnibus law ini adalah penyederhanaan terhadap beberapa pasal di dalam undang-undang yang tumpang tindih. Kedua adalah pemangkasan, artinya yang tidak dianggap perlu bisa dipangkas, atau cukup diatur melalui peraturan yang ada di bawah undang-undang,” ucap Arif.

“Pemerintah menargetkan nilai ekspor produk UKM, yang saat ini hanya 14,5 persen meningkat menjadi 30 persen pada tahun 2024″, disampaikan beliau kepada wartawan di Jakarta, beberapa waktu lalu.(dbs).

 

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply